JANGAN PERMAINKAN NU NANTI KUALAT

Isu Risywah, Broker Kekuasaan, dan Ujian Integritas Muktamar NU ke-35

Ada saatnya NU harus berhenti basa-basi.

Jangan permainkan NU!

NU bukan kendaraan politik, bukan alat kekuasaan, bukan pasar suara para kiai, dan Muktamar bukan ruang untuk memperdagangkan amanah.

Muktamar NU ke-35 telah selesai. KH Miftachul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU Masa Khidmah 2026–2031. Namun, setelah palu diketuk, justru muncul sejumlah pertanyaan yang tidak boleh begitu saja dimatikan:

Benarkah seluruh proses Muktamar berlangsung bersih dari transaksi, tekanan, dan permainan kepentingan kekuasaan?

Pertanyaan tersebut tentu tidak muncul dari ruang kosong.

Sebelum Muktamar, PWNU dan PCNU se-DIY secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap politik uang, termasuk transaksi melalui perantara maupun bentuk transaksi terselubung. Mereka menyerukan agar integritas, moralitas, keilmuan, dan rekam jejak khidmah menjadi dasar dalam menentukan pilihan.

Pasca-Muktamar, isu mengenai bashiroh, bisyaroh, dan risywah kembali mengemuka. Namun harus ditegaskan: isu bukan fakta, dugaan bukan pembuktian.

Sampai saat ini, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa risywah benar-benar terjadi dalam Muktamar.

Justru karena itulah, periksa! Jangan dibungkam, tetapi jangan pula langsung divonis.

Periksa siapa yang bermain. Periksa siapa yang menjadi perantara. Periksa apakah benar terdapat transaksi. Periksa apakah ada tekanan. Periksa pula apakah terdapat kepentingan kekuasaan yang masuk ke dalam ruang musyawarah NU.

Di sinilah nama Nusron Wahid ikut menjadi perhatian publik. Bukan karena kita boleh langsung menuduh bahwa Nusron melakukan risywah—hal tersebut harus dibuktikan. Namun, karena namanya muncul dalam percakapan mengenai dinamika Muktamar, publik berhak meminta penjelasan:

Sejauh mana Nusron memainkan peran dalam dinamika kontestasi Muktamar?

Siapa yang bekerja untuk kepentingan siapa?

Apakah benar ada pihak yang menjadi perantara kepentingan kekuasaan ke dalam proses Muktamar?

Jika benar ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo dalam dinamika tersebut, pertanyaannya menjadi semakin serius:

Mengapa nama Presiden harus dibawa masuk ke dalam rumah tangga NU?

Pemerintah sendiri sebelum Muktamar menyatakan menghormati kemandirian NU dan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses internal Muktamar.

Maka prinsipnya harus jelas: jangan gunakan kekuasaan negara untuk memengaruhi NU. Jangan gunakan kedekatan dengan Presiden sebagai modal politik. Jangan gunakan jabatan sebagai alat tekanan. Dan jangan gunakan nama kiai untuk melegitimasi kepentingan yang tidak pernah diputuskan oleh para kiai.

Sebab jika hal tersebut benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar perebutan posisi Ketua Umum PBNU.

Ini menyangkut marwah NU.

AHWA bahkan dipilih sebagai mekanisme untuk menjaga proses kepemimpinan NU melalui otoritas para ulama. Muktamar menetapkan mekanisme tersebut dalam proses pemilihan Rais Aam.

Lalu, apa artinya AHWA jika suara para kiai masih dapat dikelilingi oleh kepentingan, tekanan, atau transaksi?

Apa artinya musyawarah jika keputusan forum diduga telah diarahkan oleh pihak tertentu sebelum forum dibuka?

Apa artinya khidmah jika jabatan justru menjadi tujuan, bukan amanah?

Inilah yang harus dijawab NU.

Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan saling tuduh. Tetapi dengan keberanian membuka fakta.

Para kiai sepuh perlu hadir untuk memastikan kebenaran tidak kalah oleh kepentingan. Bukan untuk membela Nusron, bukan untuk menyerang Nusron, dan bukan pula untuk membela kandidat tertentu, melainkan untuk memastikan proses berjalan sesuai prinsip dan marwah NU.

Jika tidak ada risywah, buktikan bahwa tidak ada risywah.

Jika tidak ada broker, jelaskan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

Jika tuduhan terhadap Nusron tidak benar, berikan ruang baginya untuk memberikan penjelasan.

Namun, jika memang ditemukan adanya permainan, jangan lindungi siapa pun.

NU tidak boleh takut kepada kekuasaan. Sebab NU lahir bukan dari istana. NU lahir dari pesantren, dari kiai, dari santri, dari rakyat, dari pengorbanan, dan dari keikhlasan.

Karena itu, kader NU yang menjadi pejabat negara harus memahami satu hal:

Jabatan boleh dipercayakan oleh negara, tetapi nama NU tidak boleh dipinjam untuk kepentingan kekuasaan.

Jangan sampai seorang kader menjadi pejabat, lalu perilakunya justru membuat NU harus menanggung malu.

Jangan sampai nama NU menjadi stempel bagi permainan politik.

Jangan sampai para kiai dijadikan objek mobilisasi.

Dan jangan sampai Muktamar berubah menjadi arena transaksi.

Sebab ketika suara kiai bisa dibeli, yang dijual bukan sekadar suara.

Yang diperjualbelikan adalah amanah.

Dan ketika amanah diperjualbelikan, di situlah NU mulai kehilangan berkahnya.

Itulah makna kualat yang sesungguhnya.

Bukan semata-mata kutukan mistis, tetapi konsekuensi moral.

Ketika organisasi yang dibangun dengan keikhlasan mulai dikuasai kepentingan, ketika generasi muda NU belajar bahwa untuk mendapatkan posisi yang diperlukan bukan ilmu dan akhlak, melainkan uang dan broker, dan ketika seseorang lebih takut kepada pejabat daripada kepada Allah, di situlah NU sedang berhadapan dengan ancaman terhadap nilai dan sejarahnya sendiri.

Karena itu, jangan permainkan NU.

Jika ada dugaan, periksa.

Jika ada transaksi, bongkar.

Jika ada fitnah, luruskan.

Jika ada broker, ungkap.

Jika ada keterlibatan pejabat, jelaskan.

Dan jika ternyata semuanya bersih, bersihkan pula nama orang-orang yang telah dituduh.

Sebab NU tidak akan menjadi kuat karena berhasil menyembunyikan masalah.

NU akan menjadi kuat karena berani menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Muktamar boleh selesai, tetapi ujian integritas belum selesai.

Kini saatnya para kiai memastikan: apakah Muktamar benar-benar menjadi forum syura, atau justru telah dimasuki kalkulasi kepentingan dan kekuasaan?

Jangan biarkan pertanyaan ini menjadi luka yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

NU terlalu besar untuk dipermainkan.

NU terlalu mulia untuk diperjualbelikan.

NU terlalu berharga untuk dijadikan kendaraan kekuasaan.

Maka, sekali lagi:

JANGAN PERMAINKAN NU!

Karena ketika amanah para ulama dipermainkan, yang datang bukan sekadar kritik.

Nanti kualat.

Bukan karena kutukan, tetapi karena setiap permainan terhadap amanah pada akhirnya akan melahirkan konsekuensi moral bagi mereka yang melakukannya.

Saya juga bisa membuat versi ini lebih tajam bergaya tajuk rencana media nasional, tetapi tetap menjaga prinsip isu bukan fakta, dugaan bukan pembuktian. (@dex)

Editor : redaksi