Metrosurya.com,JOMBANG – Aktivitas proyek misterius di aliran Sungai Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga sekitar. Proyek yang disebut-sebut berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi kegiatan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat adanya pekerjaan di area bantaran sungai yang melibatkan alat berat dan material konstruksi. Namun hingga kini, tidak ada satu pun papan proyek yang menunjukkan sumber anggaran, nilai kontrak, maupun nama pelaksana kegiatan. Hal ini membuat masyarakat menduga bahwa kegiatan tersebut merupakan proyek “siluman”.
Baca Juga: Pemkab Jombang Luncurkan Perbup Skrining Aktif dan Gerakan "Jombang SAE" untuk Eliminasi TBC
Salah satu warga setempat, yang enggan disebutkan namanya, mengaku heran dengan aktivitas tersebut.
“Tiba-tiba saja ada pekerjaan di sungai. Tidak ada papan informasi, kami juga tidak tahu dari dinas mana. Kalau memang proyek pemerintah, seharusnya terbuka,” ujarnya, Selasa (4/11).
Secara aturan, setiap pekerjaan pemerintah wajib memasang papan proyek sebagai bentuk transparansi publik. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta petunjuk teknis Kementerian PUPR.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BBWS Provinsi yang diduga sebagai pelaksana kegiatan belum memberikan keterangan resmi terkait proyek di Sungai Keplaksari tersebut. Upaya konfirmasi melalui jalur resmi masih terus diupayakan.
Sementara itu, warga berharap pemerintah daerah ikut turun tangan untuk menelusuri kebenaran proyek yang tengah berjalan di wilayahnya.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Plemahan Polres Jombang Tinjau Lahan Jagung
“Kami hanya ingin jelas. Kalau memang proyek pemerintah, ya bagus. Tapi kalau tidak jelas asal-usulnya, khawatir ada penyalahgunaan anggaran,” imbuh warga lainnya.
Proyek tanpa identitas seperti ini rawan menimbulkan spekulasi dan berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. Masyarakat menunggu penjelasan resmi dari instansi terkait agar tidak muncul dugaan-dugaan negatif di lapangan.(gondrong)
Editor : redaksi
