SURABAYA, METROSURYA.com – Massa dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso No. 18–22, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Rabu (18/2/2026).
Aksi tersebut dipimpin langsung Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar. Dalam orasinya, ia menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dana reses dengan kondisi di lapangan. AMI menegaskan tidak akan tinggal diam apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan maupun jabatan.
Baca Juga: Uang Koruptor untuk Rakyat, Ketum AMI Dukung Penuh Kebijakan Pemerintah
“Ada yang mencoba menghubungi kami dan berkata, ‘saya ini orang tua’. Lalu kalau kalian orang tua, mau apa? Siapapun Anda, ketika fakta dan data menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan jabatan, maka akan kami lawan,” tegas Baihaki di hadapan massa.
Ia mengingatkan bahwa jabatan anggota dewan merupakan amanah rakyat, bukan sarana untuk memperkaya diri.
“Kalian itu wakil rakyat. Kalau ingin mencari uang dan ingin kaya, jadilah pengusaha, jangan jadi wakil rakyat. DPRD itu tempat pengabdian,” ujarnya.
Dalam orasi bernada keras, Baihaki juga menekankan bahwa Surabaya sebagai kota perjuangan tidak boleh dinodai oleh praktik yang merugikan masyarakat.
“Surabaya ini tempatnya pejuang, tempatnya pahlawan, bukan tempat para pecundang. Jangan nodai kota ini dengan perilaku bejat,” katanya.
Baca Juga: Ketua AMI: Hari Kebebasan Pers Jadi Momentum Perkuat Independensi Media
Usai berorasi, perwakilan massa AMI melanjutkan audiensi di dalam gedung DPRD. Baihaki menyatakan pihaknya bersedia berdialog dengan syarat bertemu langsung dengan unsur pimpinan fraksi serta Sekretaris DPRD (Sekwan) yang dinilai memiliki tanggung jawab administratif dalam pengelolaan kegiatan reses.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal AMI, Abd Aziz, menilai pihak yang paling bertanggung jawab atas polemik tersebut adalah Sekwan.
“Ini bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Pengkhianat Rakyat,” tegasnya.
Baca Juga: Gelandangan Politik Bikin Resah, AMI Sentil Amin Jangan Sebar Isu Tanpa Fakta!
Wakil Ketua Umum AMI, Kukuh Setya, turut menyoroti pelaksanaan reses yang dinilai tidak mencerminkan penggunaan anggaran sebagaimana mestinya. Ia menyinggung kegiatan reses salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berinisial “BI”, yang disebut hanya menyediakan konsumsi berupa roti senilai Rp14.000.
“Kalau hanya sekadar roti yang diberikan kepada masyarakat di sini, saya yang beri, Pak,” ucap Kukuh.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kota Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan tudingan yang disampaikan massa AMI. (@dex)
Editor : redaksi
