PAMEKASAN, METROSURYA.COM — Isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan (BPOPP) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Provinsi Jawa Timur wilayah Pamekasan dibantah keras oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta setempat.
Beredarnya potongan video yang memperlihatkan Ketua MKKS SMK Swasta memegang amplop dan map hijau, yang dituding sejumlah oknum LSM sebagai bukti pungli, langsung mendapat klarifikasi dari pengurus MKKS.
Hosni, pengurus MKKS SMK Swasta bidang advokasi, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
"Video yang ditudingkan rekan-rekan LSM sebagai dugaan pungli itu tidak benar. Saya berani buktikan, itu bukan video pungli NPHD. Kalau isu ini terus digiring, kami akan melaporkan sebagai pencemaran nama baik," ujarnya, Senin (5/8/2025).
Hosni menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan dialog dan audiensi dengan LSM yang menyebarkan tuduhan tersebut. Namun, saat diminta menunjukkan sumber dan bukti yang jelas, termasuk waktu kejadian, pihak LSM tidak dapat memberikan penjelasan.
Baca juga: Pemerasan Berkedok Aksi Mahasiswa, SAPMA PP Serukan Bersih-bersih Gerakan
"Kami ini pengurus baru MKKS. Sudah kami tanya, periode kapan dan kejadiannya di mana, tapi mereka tidak bisa menjawab," kata Hosni.
Ia juga menepis anggapan bahwa Ketua MKKS, Yanto, sengaja menghindar saat audiensi. Menurutnya, kehadiran ketua tidak diwajibkan karena surat undangan ditujukan kepada pengurus MKKS.
"Saya mewakili ketua MKKS karena dalam surat undangan tidak diminta ketua yang hadir, melainkan pengurus. Dari Cabdin sudah diwakili bidang pemberkasan, dan saya hadir sebagai bidang advokasi. Tidak harus ketua, karena setiap bidang punya perannya masing-masing," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota LSM DPD Indonesia Investigasi Korupsi (Inakor) mendatangi kantor Cabdin Pamekasan untuk menanyakan dugaan pungli dalam pengurusan NPHD BPOPP. Mereka mengaku kecewa karena tidak ditemui langsung oleh Ketua MKKS SMK Swasta dan mengancam akan menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat. (@Wh)
Editor : redaksi