SURABAYA — Warga RW 4 Kelurahan Sememi, Surabaya, menggelar aksi damai memprotes dampak pembangunan proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Warga menilai aktivitas proyek telah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan permukiman, mulai dari getaran, kebisingan, debu, hingga kerusakan sejumlah bangunan. Senin (31/8/26)
Dalam aksi tersebut, warga menegaskan tidak menolak pembangunan proyek pemerintah. Namun, mereka meminta pihak pemerintah dan pelaksana proyek memperhatikan keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
Baca Juga: Warga Sememi Kidul RW 04 Tuntut Kompensasi Rp250 Juta, Soroti Dampak AMDAL Proyek JLLB
“Ini memang proyek pemerintah. Kami tidak mengganggu dan tidak menghalang-halangi proyek pemerintah. Tetapi pemerintah harus tahu diri, di sini ada warga,” kata Tohir, Ketua RW 4 Sememi, saat menyampaikan aspirasi warga.
Menurut Tohir, kawasan tersebut merupakan kampung lama yang telah dihuni masyarakat selama bertahun-tahun. Bahkan, terdapat masjid yang disebutnya sebagai salah satu masjid tertua di Surabaya.
Warga mengaku telah merasakan dampak proyek sejak tahap awal pengurukan. Mereka memilih tidak melakukan aksi karena berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan pihak terkait.
Namun, kondisi berubah setelah aktivitas pembangunan semakin intensif. Warga mengeluhkan getaran alat berat yang disebut cukup kuat hingga membuat bangunan rumah bergoyang.
“Rumah lantai dua, orang tidur di lantai dua, terasa seperti mau roboh. Goyangannya sangat keras. Banyak yang rusak, debu banyak dan warga juga ada yang sakit,” ujarnya.
Selain kerusakan bangunan, warga juga mengeluhkan debu dan kebisingan yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan keagamaan di lingkungan kampung.
Tohir mengatakan, di kawasan tersebut terdapat aktivitas madrasah yang berlangsung hingga malam. Menurut dia, keberadaan alat berat dan aktivitas proyek membuat kegiatan belajar mengajar ikut terdampak.
“Mulai pagi, siang, sore sampai malam alat berat bunyi. Di sini kampung lama, kampung Islami. Ada kegiatan belajar di madrasah sampai malam, mereka juga terdampak,” katanya.
Selain dampak lingkungan, warga juga mempersoalkan kompensasi. Mereka mengaku terdapat warga di wilayah lain yang terdampak proyek dan mendapatkan kompensasi, sementara warga RW 4 Sememi merasa belum mendapatkan kejelasan serupa.
“Kampung lain dikasih kompensasi, kami tidak. Padahal kami juga terdampak dan lahan kami juga diambil. Kenapa kami tidak diberi sama sekali?” ujar Tohir.
Ia menyebut terdapat beberapa RW yang sebelumnya sudah menerima kompensasi. Sementara itu, warga RW 4 tidak mendapatkan kompensasi.
Warga juga menyoroti pemberian uang sebesar Rp5 juta untuk satu RW yang dinilai tidak sebanding dengan dampak yang mereka rasakan.
Baca Juga: AMI Kepung Kanwil Ditjen PAS Jatim, Bongkar Dugaan Bobroknya Pengawasan Lapas
“Dikasih hanya Rp5 juta untuk satu RW. Uang apa itu? Bagi kami itu justru penghinaan,” ujarnya.
Meski demikian, warga menegaskan tuntutan mereka bukan semata-mata persoalan nominal uang. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai dampak proyek serta kesepakatan antara masyarakat dengan pihak pelaksana.
“Ini bukan masalah ekonomi. Ini masalah gangguan. Kegiatan proyek sangat mengganggu kehidupan warga,” katanya.
Warga juga mempertanyakan sosialisasi proyek, khususnya terkait dampak pembangunan terhadap permukiman dan fasilitas pendidikan di sekitar lokasi.
Menurut Tohir, sosialisasi kepada masyarakat baru dilakukan setelah warga mempertanyakannya kepada pemerintah setempat. Warga juga mengaku belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang berkaitan dengan proyek tersebut.
“AMDAL itu harus disampaikan. Tapi sampai sekarang kami tidak pernah melihatnya. Kami sudah tanyakan kepada kelurahan dan kecamatan, tetapi belum ada kejelasan,” katanya.
Warga meminta pemerintah maupun pelaksana proyek membuka informasi secara transparan, termasuk mengenai nilai proyek, kajian dampak lingkungan, serta mekanisme penanganan kerugian masyarakat yang terdampak.
Tohir menegaskan aksi tersebut merupakan aksi pertama yang secara resmi dilakukan warga RW 4. Sebelumnya, warga mengaku telah menyampaikan keluhan secara langsung dan melakukan pertemuan di sekitar lokasi proyek.
Ia mengatakan, aksi kali ini digalang oleh warga, sementara pengurus RW hanya membantu mengarahkan agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan aman.
“Yang menggalang sebenarnya warga. Kami pengurus RW hanya mengarahkan supaya aksi bisa terarah dan aman,” ujarnya.
Jumlah warga yang mengalami kerusakan rumah maupun terdampak langsung proyek saat ini masih dalam proses pendataan. Warga menyebut dampak yang dirasakan tidak hanya berupa kerusakan bangunan, tetapi juga getaran, kebisingan, debu dan polusi.
Tohir menambahkan, warga masih membuka ruang dialog dengan pihak terkait. Namun, jika tidak ada kesepakatan dan kejelasan, mereka tidak menutup kemungkinan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Ini masih sebagian kecil warga. Kalau tidak ada penyelesaian, bisa lebih besar lagi,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, pihak perwakilan pelaksana proyek JLLB, PT.TIARA disebut belum menemui masyarakat yang melakukan aksi untuk memberikan penjelasan maupun menyampaikan langkah penyelesaian atas tuntutan warga.(@red)
Editor : redaksi
