SURABAYA, METROSURYA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 tahun 2026, sejumlah gagasan terkait arah organisasi mulai mengemuka. Salah satunya disampaikan oleh Moh Suwarno, Ketua Laskar Lowo Ijo sekaligus mantan Komandan Banser Kobra Muktamar Cipasung 1994, yang mendorong penguatan peran NU sebagai penjaga moral bangsa, pembela rakyat kecil, serta organisasi yang berpegang teguh pada nilai kebenaran dan keadilan.
Menurut Suwarno, NU perlu terus menjaga jati dirinya sebagai organisasi keagamaan yang seluruh gerak dan langkahnya dilandasi semangat pengabdian atau khidmah lillahi ta'ala.
Baca Juga: Menjaga Kedaulatan Muktamar dan Etika Evaluasi Kepemimpinan NU
“NU harus kembali menjadi penjaga moral bangsa, pembela rakyat kecil, dan organisasi yang berdiri tegak di atas nilai kebenaran serta keadilan. Seluruh aktivitas organisasi harus berorientasi pada kemaslahatan umat,” ujar Suwarno dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai, dengan jumlah warga yang sangat besar dan jaringan organisasi yang tersebar hingga tingkat akar rumput, NU memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan peradaban Islam dunia. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara profesional, modern, dan visioner.
Suwarno menegaskan, Muktamar NU ke-35 mendatang tidak seharusnya hanya dipandang sebagai forum pergantian kepemimpinan, melainkan menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan organisasi.
Menurutnya, seluruh elemen NU perlu menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“NU terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan sesaat. NU adalah milik umat, warisan para ulama, penjaga Islam moderat di Indonesia, sekaligus benteng kebangsaan,” katanya.
Dalam pandangannya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu memperkuat berbagai lembaga yang menangani sektor-sektor strategis guna menjawab tantangan masa depan.
Beberapa bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih antara lain ekonomi umat, kemandirian pesantren, teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), pendidikan dan riset, lingkungan hidup, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga diplomasi internasional.
Baca Juga: Ketua Laskar Jam’iyah Lowo Ijo: Lokasi Muktamar NU ke-35 Harus Rawat Sejarah dan Persatuan
“Perubahan zaman menuntut NU untuk semakin adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang diwariskan para pendiri organisasi,” ujarnya.
Selain penguatan sektor strategis, Suwarno juga mengusulkan pembentukan Dewan Etik PBNU sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi.
Menurut dia, organisasi besar membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga arah perjuangan dan integritas organisasi.
Ia mengusulkan agar Dewan Etik diisi oleh dzuriyah pendiri NU, para masyayikh, ulama senior, serta tokoh-tokoh NU yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak pengabdian yang baik.
“Keberadaan Dewan Etik bukan untuk mengurangi kewenangan pimpinan, tetapi untuk memperkuat tata kelola organisasi yang sehat dan menjaga kesinambungan nilai-nilai perjuangan para pendiri NU,” jelasnya.
Baca Juga: Haul Gus Dur ke-16: Meneguhkan Spirit Perjuangan untuk Rakyat
Lebih lanjut, Suwarno menegaskan bahwa sejak awal NU didirikan bukan untuk mengejar keuntungan ekonomi maupun kepentingan politik praktis, melainkan untuk memperjuangkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat serta menjaga agama.
Karena itu, kata dia, setiap kebijakan organisasi harus berpijak pada prinsip kebenaran dan keadilan.
“Ketika terjadi ketidakadilan terhadap rakyat, NU harus hadir membela. Ketika ada penyimpangan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU harus berani mengingatkan. Dan ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, NU harus mampu menyampaikan kritik secara santun dan konstruktif,” tuturnya.
Menurut Suwarno, jika semangat tersebut terus dijaga dan diperkuat, NU tidak hanya akan tetap menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, tetapi juga mampu berkontribusi lebih besar dalam membangun peradaban Islam yang moderat, inklusif, dan berkemajuan di tingkat global. (@dex)
Editor : redaksi
