MALANG, Metrosurya.com – Alun-alun Merdeka Kota Malang yang baru saja bersolek lewat kucuran dana CSR miliaran rupiah kini tengah dihujani kritik tajam. Alih-alih bertransformasi menjadi ruang publik yang representatif, jantung kota ini justru menjadi sorotan negatif akibat manajemen lapangan yang dianggap amburadul, mulai dari kerusakan fasilitas yang prematur hingga perilaku petugas yang tidak profesional.
Belum genap satu bulan sejak pita peresmian dipotong, wajah baru pusat kota ini sudah tercoreng oleh serangkaian keluhan publik yang viral di media sosial. Mulai dari aroma tak sedap di sudut-sudut tertentu, air mancur yang macet, lampu penerangan yang padam, hingga keluhan pegiat olahraga terkait skatepark yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan dan teknis.
Baca Juga: Hafizah Cilik Malang Tembus Panggung Dunia di kompetisi internasional di Dubai
Kondisi ini dianggap sebagai bukti nyata kegagalan mitigasi Pemerintah Kota Malang dalam mengantisipasi lonjakan pengunjung. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, menilai bahwa tingginya antusiasme masyarakat pasca-renovasi seharusnya sudah masuk dalam perhitungan perencanaan, mengingat magnet alun-alun tidak hanya menarik warga lokal namun juga wisatawan dari luar daerah.
"Euforia tinggi pasca-peresmian adalah hal yang lumrah, dan otomatis fasilitas akan mengalami beban berlebih (overload). Masalahnya adalah kurangnya pengawasan, seperti air mancur yang fungsinya untuk estetika justru beralih fungsi menjadi tempat mandi massal karena tidak ada penjagaan ketat," ungkap Anas saat memberikan keterangan pada Rabu (11/02/2026).
Baca Juga: Bea Cukai Malang Gagalkan Distribusi Rokok Ilegal
Sorotan tajam pun tertuju pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang sebagai pemangku kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). DLH dinilai hanya fokus pada aspek pembangunan fisik namun gagap dalam urusan pemeliharaan berkelanjutan, sehingga fasilitas publik yang baru saja dibangun tersebut kini terkesan dibiarkan rusak oleh penggunaan yang salah sasaran.
Kritik terhadap proyek yang terkesan 'kejar tayang' ini semakin memanas ketika Pemkot Malang baru berencana memasang papan larangan dan pembatas setelah masalah mencuat ke permukaan. Anas menyayangkan pola penanganan yang bersifat reaktif dan baru bergerak setelah viral, padahal konsep awal alun-alun ini digadang-gadang sebagai ruang yang ramah bagi anak serta penyandang disabilitas.
Baca Juga: Temuan Jasad Bayi Gegerkan Warga Pandanwangi
Puncak dari kegeraman publik tertuju pada rusaknya moralitas oknum petugas di lapangan yang kedapatan merokok di area laktasi, tempat yang seharusnya steril bagi ibu dan bayi. Hal ini dianggap sebagai ironi besar, di mana petugas yang seharusnya mengedukasi masyarakat justru menjadi contoh buruk dalam penegakan aturan di ruang publik.
Menutup keterangannya, DPRD Kota Malang mendesak adanya evaluasi total terhadap koordinasi pemanfaatan dana CSR Bank Jatim serta skema pemeliharaan jangka panjang. Legislatif mendorong DLH untuk mempertanggungjawabkan mekanisme pengadaan dan perawatan agar dana miliaran rupiah tersebut tidak terbuang sia-sia dan alun-alun benar-benar kembali ke fungsinya yang hakiki.
Editor : redaksi
