JOMBANG || METROSURYA – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dinamika internal organisasi kian menghangat. Kontestasi menuju pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengemuka seiring intensifnya konsolidasi dan komunikasi politik di berbagai tingkatan organisasi.
Sejumlah kunjungan ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hingga para kiai sepuh di berbagai daerah dikemas dalam agenda silaturahmi. Namun, sejumlah kalangan menilai rangkaian kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun konsolidasi menjelang Muktamar.
Baca juga: Ketua Laskar Lowo Ijo Serukan Partisipasi Aktif Warga Nahdliyin Dalam Muktamar NU ke-35, di Jombang
Hingga kini, sedikitnya terdapat 10 kader NU yang disebut telah menyatakan kesiapan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU, diantaranya yakni:
- KH Yahya Cholil Staquf
- KH Abdus Salam Shohib
- KH Nazaruddin Umar
- KH M. Yusuf Chudori
- KH Zulfa Mustofa
- Heri Azumi
- KH Abd Hakim Mahfudz
- KH Abdul Gaffar Rozin
- KH Marsudi Suhud
- KH Gudfan Ghofur.
Di tengah menguatnya dinamika pemilihan Ketua Umum PBNU, perhatian juga tertuju pada proses penetapan Rais Aam serta pembentukan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Meski tidak terlalu menonjol di ruang publik, mekanisme tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi.
Ketua Laskar Lowo Ijo, Moh Suwarno, menilai pembahasan mengenai komposisi AHWA sama pentingnya dengan kontestasi Ketua Umum PBNU karena berkaitan langsung dengan mekanisme pemilihan Rais Aam.
Menurutnya, sempat muncul usulan penambahan jumlah anggota AHWA dari sembilan orang menjadi 16 atau 17 orang. Namun, usulan tersebut disebut belum mencapai kesepakatan dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar di Ploso.
Selain itu, berkembang pula usulan agar keanggotaan AHWA hanya berasal dari unsur Syuriah di tingkat PBNU, PWNU, maupun PCNU. Wacana tersebut hingga kini masih menjadi bagian dari dinamika internal menjelang Muktamar.
Moh Suwarno menilai banyaknya kader yang maju sebagai calon Ketua Umum PBNU justru memberikan lebih banyak alternatif bagi para muktamirin dalam menentukan pemimpin organisasi.
"Semakin banyak calon, semakin banyak pula alternatif bagi para muktamirin untuk memilih figur terbaik yang mampu membawa NU ke depan," ujarnya, Sabtu (25/7).
Ia berharap para peserta Muktamar menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani dengan mengedepankan kepentingan organisasi.
"Semoga para muktamirin memilih sesuai hati nurani, bukan karena pertimbangan transaksional. Sosok yang dipilih hendaknya memiliki kapasitas kepemimpinan, diterima berbagai kalangan, bersikap netral, mampu menjembatani perbedaan pandangan di internal organisasi, serta memiliki integritas dan kebijaksanaan untuk merangkul seluruh elemen NU," katanya.
Menurut Moh Suwarno, di tengah berbagai dinamika yang berkembang, muncul pembicaraan di kalangan Nahdliyin mengenai dua tokoh yang dinilai memiliki peluang besar dalam bursa kepemimpinan PBNU, yakni Rais Aam PBNU Prof. KH Said Aqil Siroj dan Ketua PBNU Dr. KH Marzuki Mustamar, M.Ag.
Baca juga: Menjaga Kedaulatan Muktamar dan Etika Evaluasi Kepemimpinan NU
"Di kalangan Nahdliyin berkembang pembicaraan mengenai dua figur yang dinilai memiliki peluang kuat. Keduanya dikenal luas dan disebut memperoleh dukungan dari berbagai kalangan. Harapan terbesar tentu hadirnya kepemimpinan yang mampu menjaga persatuan, marwah, dan khidmat organisasi," ujarnya.
Menurutnya, kepengurusan PBNU saat ini seyogianya tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe dalam proses Muktamar agar pelaksanaannya berlangsung secara independen, demokratis, serta memberikan kebebasan kepada para muktamirin untuk menentukan pilihan berdasarkan hati nurani.
"Sebab, menurut penilaian saya, kepengurusan PBNU saat ini belum berhasil membawa NU ke arah yang lebih baik," tegas Moh Suwarno.
Muktamar ke-35 NU dipandang sebagai momentum penting dalam menentukan arah organisasi untuk lima tahun ke depan. Selain memilih Ketua Umum PBNU, forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut juga akan menetapkan Rais Aam serta merumuskan berbagai keputusan strategis sebagai pedoman organisasi dalam menjawab tantangan kebangsaan dan keumatan pada masa mendatang. (@red)
Editor : redaksi