Metrosurya.com, Suharso Hidayah, S.E., M.Si. Akademisi, Pengamat Kebijakan Publik, dan Ketua DPC PEKNAS (Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional) Kabupaten Rembang
Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini kembali menjadi perhatian publik.
Bagi sebagian kalangan, perubahan kurs mungkin hanya dianggap sebagai indikator ekonomi makro. Namun bagi masyarakat kecil, pelemahan rupiah sering kali berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi usaha, serta menurunnya daya beli masyarakat.
Baca juga: Jelang Pembagian Rapot Kenaikan Kelas Gudep 101-102 Pangkalan SMPN 1 Rembang Gelar LT 1
Kondisi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Ketika harga bahan baku impor meningkat dan biaya distribusi mengalami kenaikan, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil tidak hanya berorientasi pada stabilitas pasar, tetapi juga memberikan perlindungan kepada rakyat.
Di sisi lain, munculnya aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara bijak. Mahasiswa memiliki peran historis sebagai agen perubahan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Kritik yang disampaikan mahasiswa pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan kondisi masyarakat.
Namun demikian, baik pemerintah maupun mahasiswa harus mampu membangun ruang dialog yang sehat.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada aksi dan kritik semata, tetapi harus menghasilkan solusi yang konstruktif. Pemerintah perlu membuka diri terhadap berbagai masukan, sementara mahasiswa juga perlu mengedepankan kajian yang objektif dan berbasis data dalam menyampaikan tuntutannya.
Baca juga: Dongkrak Pendapatan Wana Wisata Mantingan,Bangun Terapi Pijat Ikan
Menurut saya, akar persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama bukan hanya soal naik turunnya nilai tukar rupiah, tetapi bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.
Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Sudah saatnya penguatan ekonomi kerakyatan menjadi agenda utama pembangunan nasional.
Penguatan koperasi, UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan industri lokal harus menjadi prioritas.
Ketika ekonomi rakyat kuat, maka gejolak ekonomi global tidak akan terlalu mengguncang kehidupan masyarakat. Ketahanan ekonomi nasional sejatinya dibangun dari kekuatan ekonomi keluarga, desa, dan daerah.
Baca juga: Perhutani KPH Mantingan dan Kebonharjo Perpanjang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Sebagai Ketua PEKNAS (Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional), saya berpandangan bahwa momentum ini harus digunakan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas bangsa sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, bangsa ini tidak membutuhkan pertentangan yang berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mendengar, kemauan untuk berdialog, dan komitmen untuk membangun ekonomi yang berkeadilan.
Sebab tujuan akhir dari setiap kebijakan dan setiap gerakan sosial adalah sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Suharso Hidayah, S.E., M.Si.
Ketua PEKNAS (Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional) Kabupaten Rembang
Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik.
Editor : redaksi