REMBANG - Metrosurya.com Aktivitas penyedotan air tanah komersial di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, tetap diperbolehkan beroperasi meski belum mengantongi izin resmi. Keputusan itu merupakan hasil kesepakatan musyawarah antara pemerintah desa (Pemdes) dan para pengusaha setempat.
Sekretaris Desa (Sekdes) Sendangmulyo, Roni, membenarkan belum ada satu pun pengusaha sumur bor di wilayahnya yang menyetorkan kelengkapan dokumen perizinan ke pihak desa. Selain itu, Pemdes juga belum berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai status legalitas pengeboran air tanah tersebut.
Baca Juga: Sumur Komersial Bikin Kering Air Warga Rembang, Satpol PP-ESDM Saling Lempar Kewenangan
"Setahu saya memang belum ada koordinasi dengan dinas terkait. Untuk dokumen kelengkapan perizinan dari pihak pengusaha juga belum ada yang disetorkan ke desa," kata Roni saat dimintai konfirmasi usai musyawarah, Sabtu (14/11/2026).
Saat ditanya soal desakan agar Pemdes bertindak tegas menutup sementara sumur-sumur tak berizin, Roni berdalih hal itu terkendala pendataan. Pihak desa mengaku belum mengetahui titik sumur mana saja yang berizin maupun yang ilegal.
"Kurang terkoordinasikan ya terkait beberapa usulan tadi. Soalnya kita juga tidak tahu sumur yang mana yang belum terizin," ujarnya.
Baca Juga: DLH Sebut Aktivitas Ilegal, Warga Minta Aktivitas Pengambilan Air Komersil Ditutup
Meski demikian, pihak desa dan pengusaha sepakat operasional pengambilan air tanah tetap berjalan dengan pembatasan ketat di tingkat desa.
"Kalau tetap berjalan, kita mengacu pada kesepakatan bersama. Tetap jalan, tapi kita batasi ritase pengambilannya dan jamnya," tegasnya.
DLH Sebut Tak Ada Persetujuan Lingkungan Sejak 2021
Baca Juga: Kades di Rembang Bantah Isu Sengaja 'Jual' Istri demi Jebak Anggota DPRD
Keputusan Pemdes tersebut bertolak belakang dengan temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang. Kepala DLH Kabupaten Rembang, Ika Himawan Afandi, menegaskan seluruh aktivitas pengeboran komersial di lokasi itu tidak memiliki kelengkapan administrasi lingkungan sejak beberapa tahun terakhir.
"Dari 2021 sampai sekarang belum ada data perling (persetujuan lingkungan) untuk kegiatan tersebut," pungkas Ika. (Sgt)
Editor : redaksi
