REMBANG - Metrosurya.com Aktivitas penyedotan air tanah secara komersial di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang memicu polemik. Operasional sumur bor skala besar tersebut dikeluhkan warga karena membuat sumur sekitar mengering, namun instansi terkait justru terkesan saling lempar kewenangan untuk melakukan penutupan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang mengaku angkat tangan dan tidak bisa langsung menyegel sumur tersebut. Kepala Satpol PP Rembang, Slamet Haryanto, menyebut pengawasan dan penanganan pemanfaatan air tanah komersial merupakan ranah pemerintah pusat.
Baca Juga: DLH Sebut Aktivitas Ilegal, Warga Minta Aktivitas Pengambilan Air Komersil Ditutup
"Kewenangan penanganan dan pengawasan kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha berada pada ESDM pusat," kata Slamet saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Slamet menegaskan pihaknya hanya bisa membantu pemantauan lapangan jika diminta oleh instansi yang berwenang. Ia pun menyarankan warga yang merasa dirugikan untuk melayangkan pengaduan resmi ke Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan di Blora.
Merespons hal itu, pihak ESDM juga belum bisa mengambil tindakan tegas. Kepala Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, Hadi Susanto, mengaku belum mengetahui pasti status perizinan sumur komersial tersebut.
Hadi berdalih bahwa pihaknya tidak lagi memegang data tersebut dan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.
"Kami harus konfirmasi ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Kami tidak mempunyai data pasca kewenangan wilayah sungai menjadi kewenangan pusat," ujar Hadi melalui pesan WhatsApp.
Hadi menambahkan, jika merujuk pada aturan, penerbitan izin pengusahaan air tanah skala mikro berada di bawah wewenang pemerintah provinsi setelah melalui proses penapisan atau verifikasi.
DLH Rembang Sebut Tak Ada Dokumen Lingkungan Sejak 2021
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang membeberkan temuan lain. Berdasarkan pelacakan data internal mereka, aktivitas penyedotan air komersial di wilayah tersebut diduga ilegal secara dokumen lingkungan.
Baca Juga: Kades di Rembang Bantah Isu Sengaja 'Jual' Istri demi Jebak Anggota DPRD
"Dari 2021 sampai sekarang belum ada data Perling (Persetujuan Lingkungan) untuk kegiatan tersebut," ungkap Kepala DLH Rembang, Ika Himawan Afandi.
Ika menyatakan pihaknya akan segera menerjunkan tim ke Desa Sendangmulyo untuk mengecek langsung kondisi riil dan jenis usaha di lokasi.
"Verifikasi lapangan diperlukan untuk konfirmasi lebih jelasnya," imbuhnya.
Tiga RT Terdampak, Krisis Air hingga Sumur Jadi Asin
Berdasarkan laporan warga, penyedotan air tanah di wilayah selatan pelabuhan itu beroperasi masif dari pagi hingga malam. Air tanah tersebut disedot untuk mencukupi kebutuhan operasional pabrik es, sekaligus dijual ke luar desa menggunakan truk tangki kapasitas 10 ton.
Baca Juga: DLH Rembang Pastikan Aktivitas Pengambilan Air Tanah di Sluke Ilegal
Warga mendeteksi sedikitnya ada lima titik usaha serupa yang beroperasi di wilayah mereka. Dampaknya kini mulai dirasakan nyata.
Sedikitnya tiga RT di wilayah RW 01 mengeluhkan sumur-sumur mereka mengering. Ironisnya, sebagian air sumur yang tersisa kini berubah rasa menjadi asin. Warga pun menyayangkan sikap pemilik usaha yang terkesan mengabaikan lingkungan sekitar. Pasalnya, sejak awal beroperasi, warga mengklaim sama sekali tidak pernah diajak berembuk.
"Tidak sama sekali ada rembukan. Adanya rembukan setelah dampak yang terjadi," ketus salah seorang warga setempat.
Kini, warga Sendangmulyo mendesak pemerintah agar tidak saling lempar tanggung jawab dan segera turun tangan. Warga meminta agar lokasi sumur komersial tersebut dipindahkan jauh dari area permukiman demi menyelamatkan sumber air mereka.(Sigit)
Editor : redaksi
