JOMBANG — “Jas Hijau, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.” Pesan tersebut kembali mengemuka menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Jumat (28/08/26)
Bagi Kobra 94–99, sejarah Muktamar NU ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 1–5 Desember 1994, menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan independensi organisasi.
Dua pekan sebelum pelaksanaan Muktamar NU ke-29 di Cipasung, tim inti Kobra yang beranggotakan sembilan personel dari Jawa Timur telah melakukan persiapan dan pemantauan di sekitar lokasi muktamar.
Tim tersebut merupakan bagian dari Kobra yang memiliki pengalaman langsung dalam mengawal dinamika Muktamar NU ke-29. Saat itu, Muktamar Cipasung berlangsung dalam situasi politik yang penuh tekanan pada era Orde Baru.
Dalam kondisi tersebut, para muktamirin berupaya mempertahankan independensi organisasi dan memastikan proses muktamar berjalan sesuai amanah NU.
Almarhum H. Moh Tiksan, yang saat itu menjabat Komandan Kobra dari Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Timur, disebut memiliki catatan penting dalam perjalanan Kobra dan dinamika Muktamar Cipasung.
Komandan Kobra 94–99, Moh Suwarno, mengatakan pengalaman para anggota Kobra dalam mengawal Muktamar Cipasung menjadi bagian penting untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan Muktamar NU ke-35.
Menurut Suwarno, pengalaman sejarah tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kemandirian organisasi di tengah dinamika politik yang berkembang.
“Sejarah akan mencatat Muktamar ke-35 bukan hanya dari siapa yang terpilih, tetapi dari bagaimana pemilihan itu berlangsung dan apakah NU keluar dari muktamar dalam keadaan semakin berdaulat atau justru semakin tergantung,” ujar Suwarno.
Ia menilai pengalaman Cipasung tetap relevan untuk menjadi bahan refleksi dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Tambakberas.
“Cipasung telah memberikan contoh. Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa NU tidak tercerabut dari akar sejarahnya,” katanya.
Suwarno mengatakan Muktamar Cipasung memberikan pelajaran bahwa tekanan politik tidak boleh menghilangkan hak pemilik suara untuk menentukan pilihan secara bebas dan bertanggung jawab.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi NU saat ini memang berbeda dengan situasi pada 1994. Namun, prinsip mengenai kemandirian dan kedaulatan organisasi tetap relevan.
“Cipasung mengajarkan bahwa kekuasaan boleh memberikan tekanan, tetapi pemilik suara NU tetap memiliki pilihan. Hari ini tantangannya mungkin berbeda, tetapi prinsipnya sama,” ujar Suwarno.
Baca juga: Jas Hijau dan Pelajaran Cipasung: “Jangan Biarkan NU Kehilangan Kedaulatannya”
Ia menegaskan pentingnya menjaga agar proses muktamar berlangsung secara independen dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu.
“Tidak takut, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diperjualbelikan kepentingannya, dan tidak melupakan amanah,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Kobra 94–99 mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam Muktamar NU ke-35 untuk menjadikan sejarah Cipasung sebagai bahan pembelajaran.
Suwarno juga menyinggung adanya kekhawatiran mengenai dugaan intervensi dan perebutan dukungan yang muncul dalam pemberitaan menjelang maupun pada awal pelaksanaan Muktamar NU ke-35.
Namun, ia mengingatkan agar setiap informasi mengenai dugaan tersebut tetap diverifikasi dan disikapi dengan prinsip tabayyun.
“Kekhawatiran mengenai intervensi dan perebutan dukungan memang telah menjadi bagian dari pemberitaan menjelang dan pada awal Muktamar ke-35. Karena itu, seluruh informasi mengenai praktik tersebut harus tetap diverifikasi dan disikapi dengan tabayyun,” ujarnya.
Menurut Suwarno, kekhawatiran terhadap independensi muktamar tidak boleh diabaikan. Ia berharap seluruh peserta dan pemilik suara dapat menjaga marwah organisasi serta menjalankan amanah yang telah diberikan.
Baca juga: Kemenag Jombang dan DLH Dukung Muktamar NU ke-35 Lewat Gerakan GEMA SAJADAH
Jas Hijau dan Amanah Para Ulama
Suwarno menekankan bahwa istilah “Jas Hijau” tidak semata-mata merujuk pada atribut atau identitas kader NU.
Lebih dari itu, menurut dia, “Jas Hijau” harus dimaknai sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan para ulama sekaligus komitmen untuk menjaga amanah para muassis NU.
“Jas Hijau harus dimaknai lebih dalam. Jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Artinya, jangan sekali-kali menghilangkan amanah ulama dari tubuh NU,” tegasnya.
Ia berharap Muktamar NU ke-35 di Tambakberas tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat kedaulatan organisasi, menjaga tradisi keilmuan, serta memastikan NU tetap berpijak pada amanah para muassis.
Menurut Suwarno, keberhasilan muktamar tidak semata-mata diukur dari siapa yang terpilih memimpin NU, tetapi juga dari kualitas proses yang melahirkan keputusan tersebut.
“Muktamar harus menjadi momentum untuk menjaga NU tetap berdaulat, bermartabat, dan tidak tercerabut dari akar sejarahnya,” pungkas Suwarno. (@dex)
Editor : redaksi