SURABAYA || METROSURYA.com - Ketua Lembaga Pemantau dan Analisis Strategis (LPAS), Iwan Suga, mengecam keras keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga tidak memenuhi standar gizi dalam penyediaan makanan bagi siswa. Sabtu 7 Maret 2026.
Menurut Iwan, program pemenuhan gizi bagi anak sekolah merupakan program penting yang bertujuan mendukung kesehatan serta tumbuh kembang siswa. Karena itu, kualitas makanan yang disediakan harus benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh dapur SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah agar program tersebut berjalan sesuai tujuan.
Baca juga: Suspensi SPPG di Rembang Disinyalir Tidak Sesuai Aturan, KASPPG Terancam SP1
“Pemenuhan gizi ini sangat penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak sekolah. Karena menggunakan anggaran negara, maka sangat wajar jika masyarakat ikut memantau,” kata Iwan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan terhadap operasional dapur SPPG. Partisipasi publik dinilai penting agar program peningkatan gizi bagi siswa tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jika ada SPPG yang bertindak semaunya dan memberikan makanan tanpa kualitas yang baik, segera laporkan. Hal tersebut bisa masuk kategori penyimpangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan menilai penyediaan makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran negara.
Baca juga: Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Apresiasi dan Dukung AWS Bentuk Satgas Monitoring MBG
Pasalnya, program pemenuhan gizi bagi siswa menggunakan dana pemerintah yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
“Jika SPPG memberikan menu yang tidak sesuai standar, maka hal itu patut diduga sebagai bentuk korupsi. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas, termasuk memenjarakan pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran,” kata dia.
Iwan juga meminta pemerintah untuk bertindak tegas dengan menutup sementara operasional dapur SPPG yang terbukti memberikan menu makanan secara asal-asalan dan tidak sesuai standar gizi.
Baca juga: Ribuan Porsi MBG Diduga Picu Keracunan Massal di Surabaya, Distribusi Dihentikan Sementara
“Jika ada dapur SPPG yang tidak memenuhi standar dan memberikan menu kepada siswa secara sembarangan, maka sebaiknya segera ditutup. Bahkan jika terbukti ada penyimpangan, kepala dapurnya harus diproses hukum,” tegasnya.
Menurutnya, langkah tegas diperlukan agar program pemenuhan gizi bagi siswa benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak dan tidak menjadi celah terjadinya penyimpangan anggaran negara. (*dex)
Editor : redaksi