Metrosurya.com, Lamongan - Gelombang aksi demonstrasi kembali terjadi, kali ini dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir Lamongan. Sebanyak 200 peserta dari berbagai elemen, seperti PMII, HMI, GMNI, dan lainnya, turun ke jalan dengan membawa dua tuntutan utama, yakni isu lokal dan nasional. Mereka mendesak penyelesaian serta penanganan dugaan kasus korupsi dan transparansi penggunaan APBD, serta meninjau kebijakan pemerintah pusat.
Aksi yang berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025, dilakukan di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan kantor DPRD Lamongan. Demonstrasi yang mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian ini berjalan lancar, meskipun sempat terjadi aksi saling dorong di depan kantor DPRD Lamongan. Hal ini terjadi karena tidak ada perwakilan DPRD yang menemui massa aksi, meskipun mereka telah berorasi selama hampir dua jam.
Ketua BEM Joko Tingkir Lamongan, Rizka Bintang Agus Satriya, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa pihaknya bersikap tegas terhadap berbagai isu strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan, mereka menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
Fokus Isu Daerah:
1. Mendesak DPRD untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal dan memastikan proses hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bupati. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga integritas kepemimpinan daerah.
2. Menuntut transparansi dalam realisasi program Jalan Mulus Lamongan (JAMULA), termasuk akses terhadap laporan penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan, serta evaluasi atas efektivitas proyek tersebut bagi masyarakat Lamongan.
3. Mendorong DPRD agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan dana publik.
Fokus Isu Nasional:
1. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dapat mengancam investasi sumber daya manusia dan masa depan bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama demi kemajuan negara.
2. Mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai, termasuk pencairan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN serta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan nasional.
3. Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas, agar tidak sekadar menjadi proyek politik tanpa manfaat yang nyata.
4. Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rencana Revisi UU KUHAP terkait perampasan aset guna memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan pengembalian aset negara yang dirampas oleh para pelaku tindak pidana korupsi.
"Kami mendesak pemerintah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret terhadap tuntutan yang kami ajukan. Kami akan terus mengawal dan mengawasi setiap perkembangan yang terjadi demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat," tegas Rizka Bintang Agus Satriya, yang akrab disapa Arya.
(Sugianto)
Editor : redaksi
