METROSURYA.COM, JOMBANG – Isu terkait pelaksanaan family gathering oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang mencuat di tengah kebijakan pemangkasan anggaran dan refocusing APBN/APBD. Salah satu pihak yang paling vokal dalam mengkritisi transparansi anggaran kegiatan ini adalah Baret Mega Lanang, seorang jurnalis sekaligus pemerhati kebijakan publik.
Baret Mega Lanang menyoroti ketidakjelasan terkait sumber pendanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah dana yang digunakan berasal dari APBD, hibah, atau sumber lainnya.
"Kita perlu kritis dan mempertanyakan mengenai transparansi anggaran. Saat kita melihat jawaban dari Danang, Pimpinan Bappeda, itu jawaban normatif, dan masih banyak spekulasi atau majas yang banyak," ungkap Baret Mega Lanang.
Menurutnya, pernyataan Kepala Bappeda Jombang, Danang, yang menyebutkan bahwa family gathering ini diusahakan tidak membebani APBD Bappeda, masih membuka ruang interpretasi bahwa ada potensi keterlibatan anggaran daerah dalam kegiatan ini.
"Oleh karena itu, sebagai penulis, kita perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut. Namun, hingga saat ini, kita belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mungkin kita perlu melakukan konfirmasi secara langsung," tambahnya.
Baret Mega Lanang menilai bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran daerah adalah hal yang sangat penting. Ia mendorong pihak terkait untuk memberikan data yang lebih rinci agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pernyataan "insya Allah tidak ada hubungan dengan refocusing dan efisiensi yang akan diterapkan pada TA 2025" menimbulkan kesan ketidakpastian. Hal ini, menurutnya, justru menambah tanda tanya besar terkait kepastian penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut.
Sebagai seorang jurnalis, Baret Mega Lanang berkomitmen untuk terus menggali fakta dan menelusuri sumber dana yang digunakan dalam kegiatan family gathering ini. Ia juga mengajak masyarakat dan media lainnya untuk bersama-sama mengawal transparansi anggaran di lingkungan pemerintahan.
"Kegiatan yang melibatkan instansi pemerintah selalu menjadi sorotan, terutama ketika bersinggungan dengan kebijakan penghematan anggaran. Oleh karena itu, kita harus mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran publik," pungkasnya.
Artikel ini masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait. (Gondrong)
Editor : redaksi
