SURABAYA — Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, seruan agar kemandirian organisasi tetap dijaga kembali mengemuka.
Pesan tersebut disampaikan Sudarsono Rahman, Ketua PW IPNU Jawa Timur periode 1988–1992 sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur. Melalui surat terbuka bertanggal 19 Agustus 2026 kepada Presiden RI Prabowo Subianto, ia meminta agar proses Muktamar NU berlangsung demokratis dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Baca Juga: Muktamar ke-35 NU, Shadow Politics, dan Ujian Adab Jam’iyyah
Sudarsono mengaku prihatin dengan munculnya berbagai kabar mengenai dugaan intervensi, tekanan, mobilisasi dukungan hingga penggunaan materi untuk memengaruhi pilihan Muktamirin.
“Kami tidak bermaksud menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Namun kami juga tidak ingin berbagai kabar tersebut berkembang menjadi kecurigaan, konflik, dan perpecahan di antara sesama warga NU,” tulis Sudarsono dalam surat tersebut.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan NU harus ditempatkan sebagai kemitraan strategis, bukan hubungan subordinasi.
“NU tidak boleh menjadi alat kekuasaan. NU juga tidak perlu menjadi lawan kekuasaan,” tegasnya.
LIMA PERMINTAAN KEPADA PRESIDEN
Dalam surat terbukanya, Sudarsono menyampaikan lima permintaan kepada Presiden Prabowo.
PERTAMA, Presiden diminta menghormati AD/ART serta tradisi organisasi NU dan memberikan ruang kepada Muktamirin untuk menentukan pemimpin berdasarkan ilmu, akhlak, kapasitas, integritas, visi serta kemaslahatan umat dan bangsa.
KEDUA, menjaga netralitas negara. Pemerintah dinilai memiliki kewajiban membina dan melindungi kehidupan organisasi kemasyarakatan sesuai hukum, tetapi tidak menjadi pihak yang menentukan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU.
KETIGA, mencegah penggunaan nama maupun fasilitas kekuasaan untuk memengaruhi jalannya Muktamar.
KEEMPAT, membantu menciptakan suasana Muktamar yang damai dan bermartabat sebagai ruang persaudaraan, musyawarah, tabayun serta adu gagasan.
KELIMA, mencegah NU terpecah akibat kepentingan politik jangka pendek.
“Siapapun yang nantinya terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU haruslah lahir dari kehendak Muktamirin, bukan dari kehendak kekuasaan,” tulisnya.
Sudarsono mengingatkan bahwa NU lahir dan tumbuh dari lingkungan pesantren, serta dibangun melalui perjuangan para kiai, santri, ulama dan masyarakat.
Karena itu, menurut dia, NU memiliki tradisi, mekanisme dan tata cara sendiri dalam menentukan kepemimpinannya.
“Muktamar adalah ruang tertinggi bagi warga NU untuk bermusyawarah dan menentukan arah masa depan jam’iyah,” ujarnya.
Ia juga meminta Presiden memastikan tidak ada pihak yang menggunakan nama Istana, pejabat negara maupun kekuasaan untuk mendorong calon tertentu.
“Jika terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan Presiden, Istana, pejabat negara, atau kekuasaan untuk mendorong calon tertentu, kami berharap Bapak Presiden dapat menghentikan praktik tersebut,” tulisnya.
Menurut Sudarsono, persoalan Muktamar bukan semata-mata mengenai siapa yang menang atau kalah. Lebih jauh, yang dipertaruhkan adalah masa depan kemandirian NU.
Baca Juga: Ketua Laskar Lowo Ijo Serukan Partisipasi Aktif Warga Nahdliyin Dalam Muktamar NU ke-35, di Jombang
Ia berharap para kiai dapat bermusyawarah dan para Muktamirin memperoleh kebebasan penuh dalam menentukan pilihan.
“Cara terbaik negara mencintai NU adalah dengan menghormati kemandirian NU,” tegasnya.
Sudarsono berharap Presiden menggunakan kewibawaan dan kewenangan moralnya untuk memastikan Muktamar NU ke-35 berlangsung aman, damai, demokratis, bermartabat dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Muktamar di Tambakberas, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan. Momentum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah, mengembalikan marwah ulama, memperkokoh kemandirian jam’iyah serta meneguhkan kontribusi NU bagi umat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Jangan intervensi NU. Jangan gunakan nama Istana untuk mengatur Muktamar. Biarkan warga NU memilih pemimpinnya sendiri,” demikian seruan Sudarsono menjelang Muktamar NU
Ia menegaskan, ilmu, akhlak, pengalaman, kapasitas, visi dan kemaslahatan umat semestinya menjadi dasar utama dalam menentukan kepemimpinan NU periode mendatang. (@dex)
Editor : redaksi
