Diduga Raup Ratusan Juta dari Pungli PTSL, Kades Sogo Absen di Pengadilan Negeri Lamongan

LAMONGAN, METROSURYA — Kepala Desa Sogo, Supeno Hadi Wibowo, yang menjadi tergugat dalam perkara gugatan dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023, tidak menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan, Senin (4/5/2026).

Sidang dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2026 itu mengagendakan pemeriksaan awal atas gugatan yang diajukan terkait pelaksanaan PTSL di Desa Sogo, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

Baca Juga: Dedikasi 10 Tahun Rawat Ribuan ODGJ dan Anak Yatim, Ipda Purnomo Terima Penghargaan dari Kapolres Lamongan

Ketidakhadiran tergugat disampaikan oleh kuasa penggugat, Sahudi Ersad, S.H., usai persidangan. Ia menilai sikap tersebut menunjukkan ketidakkooperatifan dalam memenuhi panggilan hukum.

“Sebagai tergugat, seharusnya yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam sidang pertama yang telah dijadwalkan pukul 10.00 WIB,” ujar Sahudi.

Dalam perkara ini, selain Kepala Desa Sogo, Bupati Lamongan juga turut dicantumkan sebagai turut tergugat.

Sahudi yang juga menjabat sebagai Ketua Melanesia Corruption Watch (MCW) mengatakan, pihaknya tidak hanya menempuh jalur perdata, tetapi juga melaporkan dugaan pungli tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan.

Baca Juga: Danramil 0812/08 Sambeng menjadi komandan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Alun-Alun Lamongan

Pada hari yang sama, Senin (4/5/2026), laporan resmi dilayangkan terhadap Supeno Hadi Wibowo terkait dugaan pungli dalam program PTSL tahun anggaran 2023.

Dalam laporan tersebut, warga diduga dikenai biaya sebesar Rp600.000 hingga Rp700.000 per sertifikat. Padahal, merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, biaya maksimal program PTSL di wilayah Pulau Jawa ditetapkan sebesar Rp150.000 per sertifikat.

“Dengan alokasi sekitar 500 bidang, dugaan pungli ini perlu didalami karena nilainya cukup signifikan,” kata Sahudi.

Baca Juga: Gandeng Polres Lamongan, Kodim 0812 Gelar Edukasi "Stop Narkoba" bagi Peserta Korps Kadet RI

Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepala Desa Sogo terkait ketidakhadirannya dalam persidangan maupun laporan dugaan pungli yang dilayangkan ke Kejari Lamongan. ( @dex )

Editor : redaksi