JAKARTA — Pemerintah mengungkap adanya ketidaktepatan dalam penyaluran subsidi iuran BPJS Kesehatan yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, lebih dari separuh populasi Indonesia saat ini iurannya telah ditanggung pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Kita melihat bahwa peserta BPJS yang seluruhnya atau sebagian dari iurannya dibayar oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah 159,1 juta. Jadi lebih dari 50% populasi sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah,” ujar Budi.
Baca juga: Dukung Program MBG, BPJS Kesehatan Dorong Keaktifan JKN bagi Seluruh SPPG Surabaya
Secara rinci, jumlah tersebut terdiri dari 96 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat, 48,9 juta peserta yang ditanggung pemerintah daerah, serta 13,6 juta peserta melalui skema subsidi gabungan.
Namun, berdasarkan integrasi data antara Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait, ditemukan adanya anomali dalam distribusi subsidi. Dana negara yang seharusnya difokuskan kepada masyarakat miskin justru turut mengalir ke kelompok ekonomi atas
“Ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50% orang termiskin. Ada juga yang 10% orang terkaya pun kita bayarkan,” kata Budi.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mulai melakukan langkah realokasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah awal yang diambil adalah menonaktifkan sekitar 11 juta peserta yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Meski demikian, pemerintah memastikan proses pemutakhiran data akan terus dilakukan guna melindungi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok rentan.
Sebagai bentuk mitigasi, pemerintah juga memberikan masa transisi selama tiga bulan hingga akhir April bagi peserta terdampak kebijakan ini, khususnya bagi penderita penyakit kronis atau katastropik. Kebijakan ini dilakukan sambil menunggu proses pembaruan data yang lebih akurat dan terintegrasi.
“Jangan sampai kita memberikan subsidi ke orang-orang yang ada di desil 10, desil 9, desil 8. Jadi dalam tiga bulan ini diharapkan bisa dilakukan perbaikan data agar subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar Budi. (@dex)
Editor : redaksi