JOMBANG,METROSURYA.COM - 5 Februari 2025, Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH Amin Yahya, bersama jajaran pengurusnya, melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang, Dr. H. Muhajir, S.Pd., M.Ag. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenag Jombang ini membahas berbagai upaya dalam meningkatkan legalitas serta kemandirian pesantren, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PCNU Jombang, Gus Idris Arwani Muhid, menekankan pentingnya legalitas dan kemandirian ekonomi pesantren sebagai pilar utama dalam memperkuat peran pesantren di masyarakat.
“Legalitas pesantren adalah hal mendasar yang harus diperhatikan. Dengan legalitas yang jelas, pesantren bisa lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Jangan sampai pesantren kesulitan hanya karena administrasi yang belum tertata,” ujar Gus Idris.
Menurutnya, pesantren harus mulai berpikir untuk tidak hanya bergantung pada bantuan luar, tetapi juga membangun sistem ekonomi mandiri yang bisa menopang keberlangsungan pendidikan.
“Kemandirian ekonomi pesantren harus ditanamkan sejak dini. Pesantren harus mampu membangun ekosistem ekonomi sendiri, baik melalui koperasi, usaha mandiri, atau pelatihan kewirausahaan bagi santri. Dengan begitu, pesantren tidak hanya menjadi tempat mencetak ulama, tetapi juga mencetak generasi yang siap berdaya dan berkontribusi di masyarakat,” jelasnya.
Gus Idris juga menekankan bahwa pesantren memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dunia pendidikan Islam yang berkelanjutan.
“Pesantren bukan sekadar tempat mengaji, tetapi juga pusat pendidikan yang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan kemandirian ekonomi, pesantren bisa lebih fleksibel dalam mengelola pendidikan tanpa harus terus-menerus bergantung pada donasi,” tambahnya.
Ia berharap ada kebijakan dari pemerintah yang lebih berpihak pada pesantren, terutama dalam mendukung pengelolaan ekonomi dan usaha mandiri.
“Jika pesantren bisa kuat secara ekonomi, maka keberlangsungan pendidikannya juga akan semakin terjamin. Kami berharap ada regulasi yang lebih fleksibel dan mendukung pesantren dalam pengembangan usaha mandiri, sehingga pesantren bisa semakin maju dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.(RIZ)
Editor : redaksi
